Auditing Proyek-Proyek Konstruksi

Berdasarkan data dari Buku Saku APBNdan Indikator Ekonomi Kementerian Keuangan diketahui bahwa belanja Pemerintah di sektor infrastruktur dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2006 Pemerintah telah merealisasikan belanja sektor infrastruktur sebesar 50,0 Triliun Rupiah atau 7,5% dari Belanja Negara.
Tanggungjawab untuk menyediakan sarana infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat saja, melain­ kan juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Di­ tambah lagi dengan telah diterapkannya otonomi daerah, maka Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya di seluruh Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana infrastruktur bagi masyarakatnya. Dengan demikian semakin\ besar pula anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan sarana infrastruktur di seluruh Indonesia.Pengelolaan anggaran yang digunakan untuk menyediakan sara­na dan prasarana pembangunan infrastruktur sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan agar dapat mendorong pertum­ buhan ekonomi yang berkelanjutan. Belanja infrastruktur hen­ daknya juga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien se­ hingga dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).